MK. Birokrasi dan administrasi Kepegawaian

TUGAS AKHIR SEMESTER

MATA KULYAH BIROKRASI DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

TENTANG

DEDIKASI DAN LOYALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN MENPAN NO. 25 TAHUN 2002

OLEH

YOGI KOMALA PUTRA

1106462/2011

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2012

Tujuan Pembangunan Milenium

Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) adalah serangkaian tujuan yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Milenium pada September 2000. Tujuan Pembangunan Milenium adalah komitmen dari komunitas internasional terhadap pengembangan visi mengenai pembangunan; yang secara kuat mempromosikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan global.

TPM mendorong pemerintah, lembaga donor dan organisasi masyarakat sipil di manapun untuk mengorientasikan kembali kerja-kerja mereka untuk mencapai target-target pembangunan yang spesifik, ada tenggat waktu dan terukur ke dalam 8 tujuan pembangunan milenium yaitu:

1. Menghapuskantingkat kemiskinan dan kelaparan

Target untukl2015: Mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ sehari dan mengalami kelaparan.

2. Mencapai Pendidikan Dasar secara Universal

Target 2015: Memastikan bahwa setiap anak laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar.

3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan

Target 2005 dan  2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

4. Mengurangi tingkat kematian anak Target 2015:Mengurangi tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun hingga dua-pertiga

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target 2015: Mengurangi rasio kematian ibu hingga 75% dalam proses melahirkan

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya Target 2015: Menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan gejala malaria dan penyakit berat lainnya.
7. Menjamin keberkelanjutan lingkungan

Target:

• Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta merehabilitasi sumber daya lingkungan yang hilang
• Pada tahun 2015 mendatang diharapkan jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang layak dikonsumsi berkurang setengahnya
• Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai perbaikan kehidupan yang signifikan bagi sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh
7. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Target:

• Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang melibatkan komitmen terhadap pengaturan manajemen yang jujur dan bersih, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.
• Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara tertinggal, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil.
• Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
• Mengembangkan usaha produktif yang baik dijalankan untuk kaum muda
• Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Apa Latar Belakang?
Target-target tersebut disusun dalam tujuan pembangunan milenium pertama kali dalam konferensi tingkat Tinggi PBB di tahun 1990-an. Hasil-hasil tersebut kemudian dikompilasikan dan kemudian dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Internasional (International Development Goals).

Pada bulan September 2000, 189 pemerintahan negara-negara anggota PBB,termasuk Indonesia menandatangani deklarasi milenium (The Millennium Declaration) pada KTT Milenium. Tantangan utama yang dibahas adalah mengarahkan globalisasi menjadi “inklusif dan setara”.

Inti dari deklarasi milenium ini adalah delapan tujuan pembangunan milenium seperti telah disebutkan diatas. Diluar ke-8 tujuan tersebut, deklarasi milenium juga membahas isu-isu penting lainnya seperti perdamaian, keamanan dan pelucutan senjata, HAM, demokrasi dan ketatapemerintahan yang baik, kebutuhan khusus bagi Afrika dan penguatan kelembagaan PBB. Nilai-nilai yang mendasari deklarasi milenium adalah: kebebasan, kesetaraan, solidaritas, toleransi, penghargaan terhadap alam dan pertanggungjawaban bersama.

Tujuan Pembangunan Milenium kemudian dimatangkan lagi dalam pertemuan tingkat tinggi delapan negara maju (G8) di Evian, Prancis pada akhir 2003.

Kelembagaan Untuk Mencapai TPM UNDP, sebagai bagian dari jaringan PBB, menjadi penghubung dan mengkoordinasikan berbagai upaya-upaya di tingkat nasional dan global untuk mencapai TPM. Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan telah meminta administrator UNDP Mark Malloch Brown (direktur dari kelompok-kelompok pembangunan PBB- UN Development Group) untuk menjadi koordinator TPM.

Ada 4 strategi utama UNDP untuk mencapai TPM yaitu:

1. Mengintegraksikan TPM ke dalam berbagai aspek dari kerja-kerja badan PBB di tingkat negara, termasuk menciptakan panduan baru untuk menilai dan menyusun pembangunan satu negara.
2. Mendampingi negara-negara berkembang didalam menyiapkan laporan TPM yang menggambarkan perkembangan dalam mencapai tujuan tersebut bekerjasama dengan badan-badan PBB, Bank Dunia, IMF, ornop dan pihak-pihak yang relevan lainnya.
3. Mendukung proyek milenium (Millennium Project) yang diketuai oleh Professor Jeffrey Sachs dari Universitas Columbia dan juga kampanye milennium (Millennium campaign) untuk membangun dukungan –dukungan publik terhadap TPM.
4. Mendukung upaya-upaya advokasi berdasarkan strategi negara dan kebutuhan setiap negara. Negara-negara maju akan difokuskan kepada perdagangan, dana, teknologi untuk mendukung TPM sementara negara-negara berkembang membangun koalisi untuk aksi dan mendorong pemerintah untuk memprioritaskan dan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mendukung pencapaian TPM.

Ke-8 tujuan pembangunan milenium tersebut akan dievaluasi oleh Majelis Umum PBB (The UN General Assembly) pada tahun 2005. Beberapa organisasi non pemerintah yang berkaitan dengan PBB akan bertemu di kantor pusat PBB di New York pada tanggal 8-10 September 2004 untuk mengetahui bagaimana mereka dapat mendampingi proses ini.

Kritik Terhadap TPM Paparan program dalam TPM tentu saja merupakan konsep ideal,   namun dalam implementasinya diperkirakan akan banyak menemui kendala di lapangan dan kemungkinan besar akan sulit memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Kritik terhadap TPM terkait dengan persoalan ketergantungan negara-negara anggota pada negara donor. Pendanaan dari negara-negara biasanya disertai berbagai persyaratan yang pada akhirnya justru memberatkan negara penerima bantuan. Negara donor sering memasukkan agenda tersembunyi terhadap negara yang dibantu dimana agenda-agenda tersebut seringkali tidak terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan kualitas kehidupan manusia tetapi lebih mengenai faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam batas tertentu kadang-kadang tidak berarti apa-apa bagi orang miskin sehingga perlu konsep pembangunan yang benar-benar berpihak kepada mereka.

Forum masyarakat sipil se-Asia Pasifik di Bangkok, pada 6-8 Oktober 2003 secara spesifik menghasilkan kritik terhadap TPM antara lain:

1. Tujuan pembangunan milenium merumuskan kemiskinan dalam konteks visi, ruang lingkup dan arah secara sempit, mengenyampingkan HAM
2. TPM tidak memberikan sebuah peninjauan ulang analisa yang dalam terhadap perubahan kebijakan dan institusi. Dengan demikian menghubungkan TPM dengan perangkat resep-resep utama seperti yang disodorkan oleh Bank Dunia dan IMF akan menjadi pendekatan yang salah.
3. Perhatian dan sumber daya keuangan dari negara-negara maju justru dialihkan jauh dari prioritas untuk kemiskinan dan malah dialokasikan untuk pelayanan hutang dan pembelanjaan kebutuhan militer.

Ornop Indonesia yang ikut menandatangani adalah Solidaritas Perempuan, Institute of Global Justice dan Federasi Serikat Petani Indonesia.

Perkembangan Pencapaian TPM Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional sendiri meragukan bahwa target tersebut dapat dipenuhi pada 2015. Berdasarkan laporan Indikator Pembangunan Dunia 2004 (World Development Indicators 2004) dan Laporan Monitoring Global (Global Monitoring report), target pertama untuk mengurangi setengah jumlah penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1US$ sepertinya dapat terpenuhi. Itupun lebih disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di Asia Timur dan Selatan, terutama Cina dan India. Sementara itu ke-7 target lainnya akan sangat sulit tercapai.

Negara-negara industri gagal untuk memenuhi komitmen mereka memberikan 0,7% dari GNP untuk pendampingan pembangunan (official development assistance). Jika hal ini terus berlanjut maka tujuan tersebut akan sulit dipenuhi dihampir 60 negara terutama negara-negara miskin di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Sekitar US$ 87 milyar sendiri dialokasikan untuk pengeluaran militer di Irak dan Afganistan.

Di Indonesia, Laporan Pembangunan Manusia 2003 yang berjudul Tujuan Pembangunan Milenium: Perjanjian Antar Negara Untuk Mengakhiri Kemiskinan Manusia (Millennium Development Goals: A Compact among Nations to End Human Poverty), melaporkan status negara-negara dalam upaya mencapai TPM dan membahas pembaruan-pembaruan nyata dalam kebijakan dan komitmen anggaran serta sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Lebih lanjut, diajukan suatu rencana aksi baru − yakni “Perjanjian Pembangunan Milenium” − guna mencapai TPM. Laporan ini terutama mengimbau agar dibentuk kemitraan antara negara-negara kaya dan negara miskin, di mana negara-negara yang miskin akan mengerahkan sumber-sumber daya dalam negeri mereka serta menjalankan tata pemerintahan yang baik demi pencapaian TPM, sementara negara-negara yang kaya akan meningkatkan bantuan mereka dan meringankan tekanan beban hutang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie memaparkan laju pertumbuhan penduduk menurun dari 2,32 persen pada periode 1971-1980 menjadi 1,49 persen pada periode 1990-2000. Angka kelahiran total juga turun dari 5,6 anak per wanita produktif pada 1971 menjadi 2,6 anak pada 2002. Sedangkan angka kematian balita turun dari 210 per 1.000 kelahiran hidup pada 1960 menjadi 46 pada 2000.

Fakta mengenai tujuan pembangunan milenium di Indonesia pada 1990-2002 (%)
Target	1990	2002
Memberantas kemiskinan dan kelaparan:
- proporsi penduduk hidup di bawah US$1 per hari	20,6	7,2
- proporsi di bawah garis konsumsi minimum (2.100 kal/kapita/hari)	69,5	64,6
Mewujudkan pendidikan dasar bagi semua:
- proporsi murid kelas 1 (SD) yang berhasil mencapai kelas 5	75,6	82,2
- proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD	62,0	74,4
	1992	2002
Mewujudkan pendidikan dasar bagi semua:
- rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan tinggi	85,1	92,8
- rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki (15-24 tahun) SD	97,9	99,8
Mengurangi tingkat kematian anak:
- angka kematian balita (per 1.000 kelahiran hidup)	-	46,0
– angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	-	35,0
Meningkatkan kesehatan ibu:
- proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	40,7	68,4
- angka pemakaian kontrasepsi pada perempuan menikah usia 15-49 thn	50,5	54,2
Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lain:
- angka pemakaian kontrasepsi kondom perempuan menikah usia 15-49 thn	1,3	0,4
- angka kesembuhan penderita tuberkulosis	76	-
Menjamin kelestarian lingkungan:
- proporsi penduduk dgn akses terhadap fasilitas sanitasi layak	30,9	63,5
- akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	-	50,0
Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan:
- ?

Meski terjadi angka penurunan di beberapa indikator diatas, Kwik menilai proses pembangunan masih tersendat. Hal itu, katanya, tercermin dari lambannya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu masih rendahnya kesejahteraan dan daya dorong ekonomi. Kwik juga mengkritik lembaga-lembaga keuangan internasional yang bukannya membantu negara-negara miskin malah memperkeruh laju pembangunan negara-negara yang ditanganinya. Selain itu pendekatan survei sebatas tingkat propinsi tidak mencerminkan jumlah penduduk miskin sebenarnya.

Pendapat Kwik juga sesuai dengan Duta Besar Khusus PBB untuk Asia Pasifik Erna Witoelar. Menurut Erna, pengentasan kemiskinan yang diserahkan ke daerah jauh lebih efektif daripada ditangani secara nasional yang selalu mengandalkan pinjaman Bank Pembangunan Asia atau Bank Dunia. Ia menilai kesenjangan antar daerah masih tinggi dan makin parahnya kerusakan lingkungan hidup.

Tidak dicantumkannya tujuan ke delapan TPM di dalam LPM 2003 tersebut tersebut menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat sipil, antara lainINFID. Sekretaris Eksekutif INFIDBinny Buchori menyatakan keheranannya terhadap pemerintah yang tidak mencantumkan tujuan ke delapan tersebut padahal tujuan ke-8 tersebut sangat penting dan kritis dalam upaya pengentasan kemiskinan karena menyangkut realitas utang luar negeri, kerja sama global, dan politik perdagangan internasional. Target tujuan ke- delapan, yaitu mengembangkan lebih lanjut sistem perdagangan dan keuangan terbuka yang berdasar aturan, dapat diandalkan, dan tidak diskriminatif. Target penting lainnya dalam tujuan ke-8 yaitu menangani kebutuhan khusus negara-negara yang kurang berkembang, yang mencakup pemberian bebas tarif dan bebas kuota untuk ekspor, keringanan pembayaran utang negara-negara berkembang yang terjerat utang, dan pembatalan utang bilateral. Tidak ketinggalan pemberian bantuan pembangunan yang lebih besar untuk Negara-negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa tujuan ke-delapan hanya menjadi tanggung jawab negara-negara maju. Indonesia sebagai negara berkembang hanya merasa berkewajiban melaporkan capaian perkembangan tujuan satu sampai tujuh yang ditegaskan oleh Direktur Pendanaan Multilateral Bappenas, Delthy S. Simatupang.

Penutup
TPM harus dipandang bukan hanya sebagai tujuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara sedang berkembang tetapi juga menjadi kewajiban negara-negara maju. Sasaran-sasaran tersebut adalah konsep ideal, yang bisa tidak memiliki makna tanpa melihat konstelasi politik dan relasi kekuasaan di tingkat global, nasional dan lokal. Sepatutnya TPM ini dapat menjadi katalis untuk benar-benar menciptakan konsep dan pendekatan yang berpihak pada kelompok miskin.